Tentang Kami

Pelayanan Publik berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 didefenisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang  pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perijinan terpadu di daerah, memiliki tujuan dan sasaran guna mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta mampu memenuhi hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik.

Kelembagaan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) dibentuk di Pemerintah Kota Ambon pada Tahun 2008 dengan  nama Kantor Pelayanan Publik Kota Ambon sesuai Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon. Sebagai tindak lanjut, diterbitkan Peraturan Walikota Ambon  Nomor 21 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Pelayanan Publik Kota Ambon. Pada Tahun 2014 kelembagaan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) dari Kantor Pelayanan Publik menjadi ” Badan Pelayanan Perizinan Terpadu” (BP2T) Kota Ambon. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon di bentuk berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon.

       Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Ambon, Tahun 2016 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 4 Tahun 2016, Dalam kedudukan sebagai instansi teknis yang bertugas menangani Urusan Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon, diberi kewenangan merencanakan, mengembangkan, mengawasi dan mengendalikan serta mempromosikan potensi dan peluang investasi. Tujuannya untuk menarik minat investor yang pada gilirannya dapat meningkatkan investasi di Kota Ambon.

Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yakni;

  1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman Modal dan Pelayananterpadu satu pintu;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman Modal danPelayanan terpadu satu pintu;
  4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dalam tugas melayani masyarakat, maka Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tatalaksana Dinas Kota Ambon, terdiri dari:

  1. Sekertariat. membawahi 2 Sub Bagian, yakni; Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian dan Umum serta Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  2. Bidang Penanaman Modal, membawahi 2 Seksi, yakni; Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal, danSeksi Promosi Penanaman Modal.
  3. Bidang Perizinan I, membawahi 2 Seksi; yakni; Seksi Verifikasi Administrasi, danSeksi Penerbitan.
  4. Bidang Perizinan II, membawahi 2 Seksi, yakni; Seksi Verifikasi Administrasi, dan Seksi Penerbitan.
  5. Bidang Data dan Pengendalian, membawahi 2 Seksi, yakni; Seksi Pengelolaan Data dan Pelaporan, danSeksi Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian.
Copyrights © 2018 & All Rights Reserved by DPMPTSP Kota Ambon.